Bantu Petani, Kementan Bentuk Tim Serap Gabah

Foto: Mentan Amran Sulaiman menggelar panen raya padi di Garut (Dok. Kementan)
Jakarta - Harga gabah di tingkat petani jatuh. Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk tim untuk membantu para petani.

Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar panen raya padi menyusul jatuhnya harga gabah di tingkat petani. Panen raya digelar di hamparan lahan seluas 764 hektare dari total 2.400 hektare di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018).

"Di sini tadi kami diskusi dengan petani, (harga) turun Rp 700 per kilogram," ujar Amran dalam keterangan tertulis dari Kementan, hari ini.

Amran melaksanakan panen raya didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwangi Brigjen Tentara Nasional Indonesia Yosua Pandit Sembiring, Bupati Garut Rudy Gunawan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab Garut.

Menurut Amran, tren tersebut turut terjadi di sejumlah pusat produksi, ibarat Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, di Sukabumi harga gabah mencapai Rp 3.800 per kilogram.

Mentan Amran Sulaiman dan Wagub Jabar Deddy Mizwar (Foto: Dok. Kementan)

Amran menambahkan, informasi tersebut diterimanya semenjak Senin (5/2/2018) pagi. Beberapa jam kemudian, jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat dan membentuk Tim Serap Gabah (Sergap). "Agar petani tidak rugi," jelasnya.

Tak sekadar itu, Amran juga pribadi bersinergi dengan sejumlah instansi terkait yaitu Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), TNI, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

"Semua pihak kita ajak bersinergi untuk menyerap beras petani. Kita dilarang biarkan petani merugi, alasannya mereka ialah ujung tombak produksi," tegas Amran.

Tim Sergap ditargetkan menyerap 2,2 juta ton beras petani atau setara 4,4 juta ton gabah. Temponya sampai Juni 2018.

"Ini sudah menjadi keputusan," katanya.

Bahkan, dirinya telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait. Amran menjelaskan, ada empat bagan harga pembelian gabah tersebut yang terdiri dari kualitas, harga pembelian pemerintah (HPP), fleksibilitas, dan komersil.

"Harga di luar kualitas. Maksudnya, kadar air tinggi, Bulog tidak dapat serap. Kita pribadi memasang 30 persen. Permentan sudah kami keluarkan. Kalau kadar airnya tinggi, kita pribadi beli," terangnya terkait bagan kualitas.

Kalau fleksibilitas, nilainya 10 persen di atas HPP. Sedangkan komersil, harganya tergantung hasil diskusi Bulog dengan Tim Sergap dan petani.

"Jadi tidak ada celah petani dirugikan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasdam III/Siliwangi, Brigjen Tentara Nasional Indonesia Yosua Pandit mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi petani untuk terus berproduksi. "Pendampingan dengan Tentara Nasional Indonesia terus dimaksimalkan dan dimanfaatkan," ujar Yosua.

Yosua pun memberikan kepada seluruh instansi, baik Kementan, Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut yang telah menawarkan kepercayaan dan sumbangan kepada Kodam III/Siliwangi. Apresiasi turut diutarakannya untuk PPL dan Bulog atas sinergi yang terbangun.

Sedangkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf menerangkan, gejolak harga pangan di Indonesia terjadi tanggapan kasus kelola distribusi. "Kalau didukung administrasi distribusi bagus, tidak perlu ada duduk masalah di tingkat end user (konsumen) terkait harga dan pasokan," ucap Syarkawi.

Dirinya lantas membandingkan dengan Jepang. Di Negeri Matahari Terbit itu, surplus beras cuma 1 juta ton yang berasal dari total produksi dikurangi jumlah konsumsi nasional. "Dan tidak ada kasus harga di konsumen, alasannya administrasi logistik," ungkapnya.

Ke depan, pihaknya akan turut membenahi administrasi logistik dan rantai pasok pangan, semoga tidak ada lagi gejolak harga. "Jangan ada yang ganggu beras yang dihasilkan petani kita," tutur Syarkawi.


Sumber detik.com