Soal Data Produksi Beras, Bps: Itu Wewenang Kementan
Jakarta - Pemerintah telah tetapkan untuk melaksanakan impor beras sebanyak 500.000 ton guna menekan tingginya harga. Kebijakan impor tersebut nampaknya menjadi pertanyaan khalayak banyak karena Kementerian Pertanian menyebutkan data produksi beras nasional surplus, namun Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan impor.
Menanggapi itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menuturkan, produksi beras nasional memang kewenangan Kementerian Pertanian, sedangkan otoritas statistik nasional ini tidak menerbitkan data produksi.
"Kita enggak men-just yak, kita BPS enggak mengeluarkan data produksi, kita kembalikan ke Kementerian Pertanian. Produksi beras enggak singgung, itu wewenang kementan, hingga kini belum mengeluarkan lagi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/1/2018).
Sementara itu, Direktur Statistik Distribusi BPS, Anggoro Dwitjahyono mengatakan, kebijakan soal beras terkait sudut pandang kedua instansi yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
"Mungkin jikalau dari sisi Kementan ia melihat dari produksinya, kondisi produksi pada posisi tertentu, sementara dari perdagangan ia melihat dari series harganya," kata Anggoro.
"Ketika series harganya mulai meningkat jadi warning mungkin dikala tergambarnya supplay and demand di sana (Pasar). Kaprikornus Kemendag melihat dari sisi simpulan tadi di mana kondisi harga atau series harga yang kelihatan mulai merangkak tinggi itu menggambnarkan adanya supplay demand yang sedikit terganggu di sana," sambung dia.
Meski demikian, kata Anggoro, BPS juga tengah melaksanakan perbaikan mengenai data produksi padi, gabah, maupun beras. Sehingga ke depan dapat menjadi contoh pengambilan kebijakan pemerintah.
"BPS lagi sedang lagi akan melaksanakan perbaikan, nanti akan ada rilis. Sekarang ini belum ada, tapi nanti akan ada, nanti kelapangan juga, nanti akan ada pimpinan Pak Kecuk dari ia sudah jelaskan beberapa waktu kemudian mengenai bagaimana posisi BPS untuk lakukan penghitungan produksi," kata Anggoro.
Comments
Post a Comment