Impor Beras Dinilai Bakal Berdampak Ke Penurunan Harga Gabah

Foto: Alfathir Yulianda
Jakarta - Berdasarkan informasi yang dihimpun Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), secara secara historis gejolak harga beras mulai dirasakan semenjak November 2017 yang terus merangkak naik. Awal pekan Januari 2018 Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita pribadi merespons dengan keputusan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Beras impor diperkirakan akan tiba di Indonesia pada final Januari mendatang. Mendag beralasan impor dilakukan demi mengamankan pasokan beras di pasar.

Berbeda dengan Mendag, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman justru memberikan persediaan beras cukup. Kementan mengklaim bahwa sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton. Dengan angka rendemen 63 persen maka didapat beras sekitar 50 juta ton atau surplus sekitar 10 - 20 juta ton.

Baca juga: Agar Tak Simpang Siur, Pemerintah Perlu Perbaiki Data Beras

Belum lagi pada bulan Januari 2018 produksi beras bertambah sebanyak 2,8 juta ton, kemudian Februari yang merupakan masa awal panen raya sebesar 5,4 juta ton. Puncak panen raya beras akan terjadi pada bulan Maret ialah sebesar 7,4 juta ton dan akan berlanjut hingga April sebesar 5,5 juta ton. Apabila di akumulasikan kebutuhan beras rumah tangga 2 - 2,5 juta ton perbulan ditambah kebutuhan industri, bisa dikatakan bahwa kita selalu mengalami surplus beras.

"PISPI berpandangan bahwa seharusnya persediaan beras tidak berkurang, terlebih Bulog masih mempunyai persedian beras digudang sebesar 800-900 ribu ton untuk menstabilkan harga beras hingga pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi. Sehingga impor akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani di animo panen Februari-April 2018," sebut keterangan tertulis PISPI, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Di DPR, Mendag Jelaskan Alasan di Balik Keputusan Impor Beras

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibutuhkan mengingat kembali pidato 9 Desember 2014 di UGM, yang menyatakan "Saya sudah beri sasaran kepada Menteri Pertanian, tiga tahun maksimal harus swasembada, dihentikan lebih dari tiga tahun. Beras terutama dan selanjutnya gula, jagung, kedelai semuanya, lima tahun sudah ketemu semuanya. Saya sudah diberi hitung-hitungan, hati-hati. Kalau tiga tahun tidak swasembada, Saya ganti menterinya. Yang dari Fakultas Pertanian bisa ngantri dulu jika tidak swasembada, tapi saya meyakini bisa"

Selain itu, Perum Bulog harus mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menstabilkan harga pangan. Saat ini Perum Bulog hanya dibawah koordinasi Menteri BUMN sehingga dikuatirkan Perum Bulog mempunyai kewenangan terbatas yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Kami juga menilai beras yang harus tersedia di gudang Bulog paling tidak sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Namun kenyataan dilapangan, Bulog dalam tiga tahun terakhir ini hanya bisa menyerap tidak lebih dari 3 juta ton setiap tahunnya," sebut PISPI.

Baca juga: KPPU: Impor Beras Jelang Panen Raya Bisa Rugikan Petani

Kisruh beras ketika ini mengungkap bahwa telah terjadi perbedaan dan mis koordinasi dalam pemerintahan ketika ini. Satu sisi Mentan mengklaim bahwa Indonesia pada tahun 2017 surplus beras sehingga tidak perlu Impor.

Di sisi lain Mendag menyatakan bahwa stok beras menipis yang mengakibatkan harga naik sehingga harus impor. Menunjuk kondisi tersebut PISPI mendorong biar Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi Menteri-menteri terkait yang mengakibatkan kegaduhan dimasyarakat. Untuk itu Presiden perlu menginvestigasi, selain melalui satgas pangan, terhadap data pangan yang tidak valid dan dugaan durjana pangan dalam keputusan impor beras.
Sumber detik.com